Infrastruktur Tanjung Priok Dikembangkan Lebih Modern

KeBIASAAN umum yang terjadi selama ini, bila bicara mengenai perdagangan ekspor/impor, domestik dan pelabuhan, acuan utamanya ialah Tanjung Priok, Jakarta. Juga saat berdiskusi tentang pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, yang lebih dominan ditonjolkan ialah rencana pembangunan Pelabuhan Kalibaru, yang mendapat sebutan “Jakarta New Port”.

Pola berfikir yang stereotip ini, menimbulkan kesan seakan-akan di luar ibu kota tak terdapat pelabuhan lain yang cukup penting. Dalam pandangan beberapa pengamat, hal itu wajar-wajar saja mengingat posisi Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di ibukota negara, sehingga mendapat porsi perhatian lebih dari otoritas penentu kebijakan. Selain itu juga dapat diakses dengan cepat oleh media massa nasional untuk disebarkan sebagai konsumsi pemberitaan yang menyebar ke seluruh negeri.

Ironisnya, jarang ada media massa yang mengekspos rencana Indonesia Port Company (IPC)/PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) itu sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sebab jauh sebelumnya, Pelindo I sudah membangun fasilitas Pelabuhan Muarasabak, Pelindo IV membangun Terminal Petikemas Bitung dan Palaran. Bahkan Pelabuhan III sejak tahun 1998 sudah mulai pengembangan Pealbuhan Tanjung Perak.

Antara Timur dan Barat

Mencermati sukses Malaysia mengembangkan Port Klang, dalam “menyaingi” peran Singapura, pemangku kepentingan pelabuhan di Indonesia mulai menggelar wacana untuk membangun hub port, dengan lokasi pilihan: Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tenau Kupang dan Sorong. Pilihan lokasi alternatip itu terkait dengan obsesi penyatuan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV yang dinilai akan mampu menumbuhkan efisiensi usaha BUMN Pelabuhan. Gagasan itu mendapat resistensi cukup keras, dengan berbagai alasan mengenai ketaksiapan unifikasi, karena masing-masing BUP Pelabuhan Indonesia dinilai punya keunggulan dan kelemahannya sendiri. Ada yang unggul dalam managerial, tetapi lemah dalam ketersediaan komoditas unggulan. Sebagian yang memiliki keunggulan komoditas pada hinterlandnya, mempunyai kekurangan dalam SDM dan infrastruktur.

Akibatnya, ide penyatuan empat badan usaha pelabuhan itu tak dapat direalisasikan. Untuk meredam penolakan, sekaligus tetap ingin mewujudkan national hub port, di era pemerintahan Presiden Megawati, pada waktu itu mengerucut issue rencana membangun dua regional hub port di Bojanegara sebagai West Indonesia Hubport dan Teluk Lamong sebagai East Indonesia Hubport. Namun akibat perubahan politik yang terjadi, wacana polarisasi pelabuhan pengumpul untuk Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia juga ikut menguap. Padahal gagasan tersebut sudah dimatangkan dalam Indonesia Infrastructur Summit yang mendapat tanggapan bagus dari investor.

Kondisi yang kemudian terjadi ialah: Pelindo II sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan Bojonegara terkesan mengenyampingkan ide itu dan lebih fokus memilih lokasi pengembangan Tanjung Priok di kawasan sekitar Jakarta. Sedang Pelindo III bertahan dengan merealisasikan pembangunan infrastruktur baru di Teluk Lamong. Penyebabnya, sebelum menjajakan rencana di forum Pertemuan Puncak Inrastruktur Indonesia, Manajemen Pelindo III telah melangkah cukup jauh dengan kajian awal pembangunan infrastruktur baru yang mulanya direncanakan meliputi luasan 300 hektar dengan mereklamasi perairan dangkal pada perbatasan Surabaya-Gresik di Selat Madura.

Pengembangan ini diharapkan berjalan lancar dan dapat selesai tepat waktu. Untuk mewujudkan hal itu Pelindo III sudah menyiapkan unit genset besar yang selalu stand by dan siap digunakan kapan saja. Pelindo III membeli genset tersebut dari jual genset terlengkap di Banjarmasin yang berani memberikan garansi mesin selama 2 tahun.